Tanggung Jawab Pers terhadap berita

 Berita tentang penangkapan Rudi Rubiandini


Mantan Kepala Satuan Kerja Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini kerap diberikan uang dari koleganya melalui pelatih golfnya, Deviardi.

Atas hal itu, Rudi mengaku sempat ingin berkonsultasi dengan Ketua KPK Abraham Samad. Namun, hal ini gagal terlaksana karena dirinya keburu tertangkap tangan oleh KPK.

"Saya kirim surat ke Abraham Samad karena masalah ini saya ingin bertemu. Saya gundah. Namun, itu (bertemu Abraham) belum terjadi," kata Rudi ketika bersaksi untuk terdakwa kasus dugaan suap SKK Migas, Simon G Tanjaya, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (28/11/2013).

Rudi membantah uang yang diberikan Deviardi merupakan suap agar ia menyalahgunakan jabatannya selaku Kepala SKK Migas. Rudi mengaku selalu menolak pemberian Deviardi, yang akrab disapa Ardi itu.

"Ardi bilang, 'Pak ini clean and clear. Ada orang ingin berterima kasih pada bapak'," kata Rudi menirukan ucapan Ardi saat itu.

Rudi mengatakan, sejak awal menjabat di SKK Migas, ia sudah mendapat informasi bahwa anggota Komisi VII kerap meminta THR pada SKK Migas. Namun, keterangan Rudi berbeda dengan Ardi. Menurut Ardi, beberapa uang yang diterimanya karena diminta oleh Rudi.

Dalam kasus ini, Rudi dan Deviardi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Rudi diduga menerima suap dari Komisaris PT Kernel Oil Private Limited, Simon, sebesar 200.000 dollar Singapura dan 900.000 dollar AS melalui Ardi.

Pemberian uang tersebut dilakukan agar Rudi Rubiandini menggunakan jabatannya untuk melakukan perbuatan terkait pelaksanaan lelang terbatas minyak mentah dan Kondensat Bagian Negara di SKK Migas.

Hal ini di antaranya ialah agar ia menyetujui Fossus Energy Ltd sebagai pemenang lelang terbatas Kondensat Senipah Bagian Negara pada 7 Juni 2013 untuk periode bulan berikutnya, dan menyetujui kargo pengganti minyak mentah Grissik Mix Bagian Negara untuk Fossus Energy Ltd periode Februari-Juli 2013

Ia juga diharapkan menggabungkan lelang terbatas Minyak Mentah Minas/SLC Bagian Negara dan Kondensat Senipah periode Agustus 2013. Selain itu, Rudi juga diminta menyetujui Fossus Energy Ltd sebagai pemenang lelang terbatas Minyak Mentah Minas dengan Kondensat Senipah


Menurut saya berita diatas pers sudah memenuhi tangguang jawabnya dalam menyiarkan berita berita yang ada karena didalam berita tersebut isinya seimbang karena disana mendapatkan keterangan dari Rudi Rubiandini dan Ardi (Deviardi)

3 contoh berita yang melanggar kode etik jurnalistik

media massa sekarang ini banyak melanggar kode etik jurnalistik seperti

• Kasus makelar kasus palsu TvOne

Permasalahan dugaan adanya rekayasa yang dilakukan TV One dengan menghadirkan makelar kasus yang diduga palsu dalam program Apa Kabar Indonesia Pagi akan diselesaikan menurut kode etik jurnalistik, bukan melalui proses hukum pidana.
Hal tersebut disampaikan ketua Dewan Pers Bagir Manan di Jakarta, Senin (12/4/2010), setelah menggelar mediasi dengan TV One dan kepolisian yang diwakili Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Edward Aritonang.
Dikatakan Bagir, pihak kepolisian sebagai pelapor dan TV One sebagai terlapor sepakat menyelesaikan menurut kode etik jurnalistik seperti dengan mediasi, hak jawab, hak koreksi, dan permintaan maaf dari TV One kepada kepolisian dan masyarakat.
"TV One sepakat menyelesaikan menurut kode etik pers bukan ranah hukum lainnnya. Dari pihak TV One kita mencoba menggali fakta apa motif dan tujuan melakukan itu. TV One menyadari ada yang tidak sempurna sebagai manusia, ada kekeliruan," katanya.
Kekeliruan TV One, menurut Bagir, adalah karena tidak seimbang atau cover both side dalam menyajikan program berita. "TV One tidak memanggil pihak Polri sehingga tidak cover both side walaupun TV One mengaku sudah berusaha memanggil kepolisian," ujarnya.
Dalam mediasi dengan TV One sebelumnya, Bagir menyampaikan bahwa TV One telah meyakinkan Dewan Pers dengan bukti-bukti yang menyatakan bahwa Andrys Ronaldi adalah benar makelar kasus. Namun, bukti tersebut dirahasiakan oleh Dewan Pers sesuai perjanjian dengan TV One saat mediasi.
Sebelumnya, Andrys Ronaldi diperiksa kepolisian karena diduga sebagai markus palsu yang mengaku lama beraksi di kepolisian dalam program Apa Kabar Indonesia Pagi. Oleh karena itulah, pihak kepolisian melaporkan TV One atas dugaan merekayasa adanya makelar kasus palsu yakni Andrys yang lama beraksi di kepolisian. Sementara Andrys sendiri mengaku telah dijebak pihak TV One agar mengaku sebagai makelar kasus palsu.

Dari berita diatas TvOne melanggar kode etik karena berita yang disiarkan tidak seimbang karena tidak ada sumber di pihak polri dan makelar kasus juga ternyata palsu walaupun tvone disini mengatakan bahwa dia asli makelar kasus di kepolisian

• Pengusaha Gunawan Yusuf mendesak Majalah Tempo meminta maaf

Pengusaha Gunawan Yusuf yang juga pemilik Sugar Group melalui kuasa hukumnya Hotman Paris Hutapea, mendesak Majalah Tempo untuk meminta maaf sesuai keputusan Dewan Pers yang menilai Tempo telah melanggar kode etik jurnalisitik.
Permintaan maaf itu kata Hotman harus dilakukan dalam bentuk iklan permohonan maaf sebanyak lima halaman, sesuai pemberitaan Majalah Tempo, serta dibuat di satu Koran nasional.
Menurut Hotman Paris, ini untuk kali pertama Dewan Pers berani menjatuhkan hukuman berat dengan cara menerapkan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Keputusan dalam bentuk Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi itu ditandatangani Ketua Dewan Pers Prof Dr Bagir Manan pada 19 September 2012.
Bersarkan penilaian Dewan Pers, jelas pengacara kondang ini, berita-berita dimaksud termuat di Majalah Tempo edisi 26 Maret – 1 April 2012 sebagaimana diadukan kliennya berjudul; Rochadi, Korban Sengketa Makindo (hal 32), Terjepit Sengketa Raja Gula (hal 44-48), Gugatan Dua Saudara (hal 58-50), dan Taipan Nyentrik di ST Regis (hal 50) telah melanggar Pasal 3 KEJ.
Pasal 3 KEJ tersebut berbunyi; Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampuradukkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.
Atas dasar pasal tersebut jelas Horman, Dewan Pers merekomendasikan Majalah Tempo wajib memuat hak jawab pengadu dan meminta maaf kepada pengadu serta pembaca. Majalah Tempo juga harus berkomitmen untuk menaati KEJ dalam pemberitaan selanjutnya tentang pengadu.
“Apabila putusan tersebut tidak dilaksanakan secara konsekuen kami akan tempuh upaya pidana dan perdata kepada PT Tempo Inti Media tbk selaku pemilik Majalah Tempo,” tegas Hotman di Jakarta, kemarin.
Dia menjelaskan, gugatan pidana yang akan dilakukan terkait pasal 310 KUHP dan pasal 311 KUHP tentang pencemaran nama baik. Sedangkan gugatan perdata ditujukan agar Majalah Tempo memberikan ganti rugi secara materil kepada Gunawan Jusuf selaku pengusaha.
Gugatan juga terkait pelanggaran Undang-Undang Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) karena pemberitaan Majalah Tempo tersebut juga dimuat di media online.
Dipaparkan Hotman, dalam Majalah Tempo edisi 26 Maret-1 April 2012 termuat tulisan sebanyak lima halaman yang isinya tak sesuai fakta hukum. Yang jadi perhatian, kata Hotman terutama berita berjudul Terjepit Sengketa Raja Gula dimana disitu tertulis kalimat; Jurus berkelit menghindari utang dengan menggunakan data keimigrasian ternyata bukan sekali digunakan Gunawan Jusuf.
“Tempo memvonis bahwa seolah-olah Gunawan banyak utang. Padahal tak ada bukti di pengadilan Gunawan Jusuf punya utang. Dan, seolah-olah Gunawan dengan menggunakan data keimigrasian untuk menghindari utang,” kata Hotman.

Berita diatas sudah jelas bahwa majalah tempo melakukan pelanggaran kode etik di pasal 3 KEJ.

• Wartawan meminta saham Perusahaan Krakatau Steel

Pemeriksaan kasus pemerasan saham Krakatau Steel terus bergulir. Pekan ini, Dewan Pers berencana mengundang sejumlah wartawan yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. "Mereka kami berikan hak untuk menjelaskan persoalan berdasarkan versi mereka masing-masing," ujar Anggota Dewan Pers Agus Sudibyo, Senin  (22/11).

Undangan dilayangkan kepada lima jurnalis yang diduga melakukan pelanggaran etika jurnalistik. Untuk tahap awal, kata Agus, undangan disampaikan kepada lima jurnalis sebagaimana laporan yang diterima Dewan Pers. Lalu bagaimana dengan 30 jurnalis yang lain? "Yah, satu-satulah. Persoalan ini tidak mungkin selesai dalam waktu satu hari," ujarnya.

Menurut Agus, permintaan klarifikasi tidak hanya tertuju untuk kalangan jurnalis, melainkan juga kepada otoritas pasar modal. Termasuk diantaranya perusahaan komunikasi dan beberapa perusahaan penjamin emisi yang dilibatkan dalam proses penjualan saham perdana PT Krakatau Steel. "Semua pihak yang terkait tentu akan kami undang," ujarnya.

Lima jurnalis diduga meminta jatah  dalam proses penjualan saham perdana PT Krakatau Steel. Mereka mengatasnamakan 30 jurnalis lain untuk meminta jatah saham sebesar 1500 lot dengan nilai lebih dari Rp 600 juta. Tidak hanya itu. Jurnalis tersebut bahkan memeras uang Rp 400 juta untuk menutupi berita miring diseputar IPO KS.

Kasus ini lekas menyita perhatian sejumlah petinggi media massa yang karyawannya diduga terlibat kasus tersebut. Mereka menginterogasi dan menjatuhkan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di perusahaan mereka masing-masing. Tindakan tegas diambil menejemen redaksi situs berita Detik dengan memberikan opsi pengunduran diri.

Berita disini terlihat adanya pelanggaran kode etik karena wartawan meminta jatah penjualan saham dan memeras perusahaan Krakatau Steel untuk menutupi berita miring kalau tidak dikasih mungkin perusahaan ini akan dipojokkan oleh mereka melalui pemberitaannya.

Perbedaan Gaya Komunikasi Soekarno dan Soeharto

Soekarno dan Soeharto adalah Presiden pertama dan kedua indonesia, tentu saja banyak perbedaan dalam gaya kepemimpinan mereka karena adanya perbedaan dalam tingkat intelektual,spriritual dan emosional yang menyebabkan perbedaan interaksi sosial mereka. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang memiliki tujuan primer melalui berbagai programnya, maka gaya komunikasi yang dipakai presiden sangat berpengaruh dalam memimpin sebuah negara. 

Gaya komunikasi seseorang dapat diteliti dari berbagai aspek komunikasi, salah satunya adalah aspek konteks menurut teori Edward T. Hall (1976). Hall menyatakan dari segi kultur, kebudayaan manusia secara global dapat dibagi dalam 2 (dua) kategori, yaitu kebudayaan konteks tinggi (high context culture) dan konteks rendah (low context culture).

Soekarno dari sejarah yang ada dikenal sebagai sosok yang mempunyai ilmu yang dalam, pintar dalam menangani masalah politik,berani menghadapi tantangan dan tegas. Soekarno juga dikenal sebagai sosok yang berbicara jelas, to the point dan gamblang, pola komunikasinya low context karena dia sering berbicara apa adanya,konsisten,terbuka dan tegas, jadi, jika dia marah, ia akan marah, menantang, memperingatkan dan mengancam. contohnya dalam pidato-pidatonya Soekarno berbicara dengan intonasi yang meledak-ledak dan penuh semangat yang akhirnya mampu membakar semangat pemuda-pemuda Indonesia. Dengan gaya komunikasinya masyarakat mampu dengan mudah mengerti dan memahami makna kata dan kalimat yang Soekarno utarakan. 

Berbeda dengan Soeharto dalam masa menjabat Presiden, Soeharto lebih terlihat kalem dan banyak senyum yang akhirnya dijulukin "The smiling general". Gaya komunikasi Soeharto lebih ke high context karena dalam berbicara dan berpidato dia lebih sering menggunakan simbol-simbol, tidak to the point, banyak kepura-puraan, teka-teki, multi tafsir, rahasia sangat santu serta singkat dan tidak bertele-tele. Soeharto dinilai orang yang tertutup dan ketika dia sedang marah atau tidak suka dia tetap memakai bahasa yang high context juga. maka dari itu, dengan bahasa yang tinggi tersebut tidak sedikit orang yang tidak mengerti dan salah tafsir dalam setiap perkataan dan kalimat yang diutarakan Soeharto dan tidak heran kalau yang mengerti perkataan Soeharto hanya orang-orang yang sudah lama berinteraksi dengan dia karena mereka sudah terbiasa dengan pola komunikasi yang dipakai oleh Soeharto